BERITAMU.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menegaskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus mampu menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan atau kategori nonbankable.
Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM yang memiliki usaha produktif namun kesulitan memperoleh akses pembiayaan formal akibat keterbatasan agunan, administrasi, hingga rekam jejak keuangan. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha terjebak pinjaman berbunga tinggi dari rentenir maupun lembaga pinjaman informal.
Kesuma Kelakan menilai pemerintah perlu memastikan penyaluran KUR benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil dan pelaku usaha akar rumput. Ia mendorong adanya skema pembiayaan yang lebih fleksibel, pendampingan usaha, serta penguatan literasi keuangan agar UMKM nonbankable bisa naik kelas dan masuk ke ekosistem keuangan formal.
“UMKM adalah lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu akses pembiayaan harus terbuka lebih luas dan adil,” tegasnya dalam berbagai kesempatan terkait penguatan sektor UMKM.
Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran KUR terus meningkat pada 2026 dengan fokus memperkuat pembiayaan bagi UMKM. Kementerian UMKM memastikan skema KUR ke depan akan semakin berpihak pada pelaku usaha kecil guna mendorong kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional.
Selain akses modal, Kesuma Kelakan juga menekankan pentingnya perlindungan pasar bagi UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Menurutnya, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui pembiayaan, tetapi juga perlu dukungan akses pasar, digitalisasi usaha, dan keberpihakan kebijakan ekonomi nasional. (URE)
