BERITAMU.ID – PROBOLINGGO – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan berbagai bantuan sosial, tali asih pilar sosial, dan zakat produktif senilai total Rp2,27 miliar kepada masyarakat Kota Probolinggo. Bantuan tersebut diserahkan dalam program Sapa Bansos 2026 yang digelar di Kantor Wali Kota Probolinggo, Senin (8/6).
Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat kemandirian masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan melalui pendekatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa strategi perlindungan sosial yang dijalankan Pemprov Jatim saat ini mengombinasikan dua pendekatan sekaligus, yakni bantuan sosial yang bersifat perlindungan bagi kelompok rentan dan program pemberdayaan bagi masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang secara ekonomi.
“Fokus utama kita adalah mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menekan ketimpangan sosial. Sehingga perlindungan sosial yang diberikan harus adaptif dan mampu memberdayakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Khofifah, seluruh bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.
“Melalui pendekatan perlindungan dan pemberdayaan secara bersamaan, kita ingin memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan, sekaligus membuka ruang agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri,” katanya.
Khofifah menjelaskan, pada 2026 Pemprov Jawa Timur mengalokasikan bantuan sosial dan tali asih pilar sosial senilai Rp171,239 miliar untuk masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, Kota Probolinggo memperoleh alokasi sebesar Rp2,273 miliar.
Bantuan yang disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) senilai Rp1,202 miliar bagi 601 keluarga penerima manfaat. Selain itu, bantuan sosial bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem diberikan kepada 284 penerima dengan total nilai Rp426 juta.
Pemprov Jatim juga menyalurkan Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp216 juta kepada 60 penerima manfaat. Sementara itu, bantuan KIP KPM JAWARA senilai Rp300 juta diberikan kepada 100 penerima, masing-masing sebesar Rp3 juta per tahun.
Tak hanya itu, bantuan operasional penyelenggaraan dan tali asih juga diberikan kepada 27 pilar sosial yang terdiri atas pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dengan total nilai Rp78,6 juta.
Sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat, Pemprov Jatim bersama BUMD turut menyalurkan zakat produktif senilai Rp50 juta kepada 100 penerima manfaat. Setiap penerima memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp500 ribu.
Khofifah berharap bantuan yang bersifat pemberdayaan seperti zakat produktif dan bantuan bagi keluarga miskin ekstrem dapat menjadi pengungkit ekonomi keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi.
“Kalau disabilitas lansia kurang mampu di atas 70 tahun itu sifatnya charity. Tapi kalau untuk kemiskinan ekstrem dan zakat produktif sifatnya pemberdayaan ekonomi. Harapan kita zakat produktif ini bisa memutus mata rantai rente di masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pilar sosial yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan sosial di lapangan, mulai dari pendamping sosial, TKSK, TAGANA, SDM PKH Plus, hingga pendamping disabilitas.
Menurutnya, keberhasilan berbagai program perlindungan sosial tidak lepas dari peran para pilar sosial yang mendampingi masyarakat dan memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin mengapresiasi perhatian dan komitmen Gubernur Khofifah dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerahnya.
Ia mengatakan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Probolinggo telah memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Probolinggo yang tercatat turun 0,69 poin pada 2025.
“Jika dilihat angkanya tampak kecil. Tapi dibandingkan lima tahun terakhir, kita hanya turun 0,2. Jadi ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita semua,” katanya.
Aminuddin berharap tren penurunan kemiskinan tersebut dapat terus berlanjut melalui berbagai program pemberdayaan dan perlindungan sosial yang dijalankan secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan Sapa Bansos tersebut Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Ketua TP PKK Kota Probolinggo Evariani, serta ratusan masyarakat penerima manfaat bantuan sosial. (UZK)
