BERITAMU.ID – JAKARTA – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pentingnya membangun parlemen yang sensitif gender sebagai fondasi untuk mewujudkan kesetaraan, inklusivitas, dan keadilan dalam proses demokrasi. Hal tersebut disampaikan dalam forum parlemen internasional yang membahas penguatan peran perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan kebijakan.
Adde Rosi menilai bahwa parlemen yang sensitif gender bukan sekadar meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Menurutnya, membangun budaya parlementer yang berpihak pada kesetaraan gender sudah menjadi kebutuhan dalam sistem demokrasi modern. Hambatan yang dihadapi perempuan di dunia politik tidak selalu tampak secara kasat mata, melainkan juga berupa budaya, stereotip, dan pola pikir yang masih membatasi partisipasi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan.
Adde Rosi menegaskan bahwa parlemen memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan publik yang dihasilkan memberikan akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki.
“Parlemen sensitif gender harus mampu mewujudkan kesetaraan,” tegas Adde Rosi dalam keterangannya.
Ia juga menekankan bahwa pengarusutamaan gender harus diterapkan dalam tiga fungsi utama DPR, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, setiap produk hukum dan kebijakan negara dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat secara adil dan proporsional.
Lebih lanjut, Adde Rosi memandang bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, melainkan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan dinilai mampu menghadirkan perspektif yang lebih luas dalam penyusunan kebijakan publik.
Dalam konteks kerja sama internasional, DPR RI melalui BKSAP terus mendorong penguatan diplomasi parlemen yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak kelompok rentan. Langkah tersebut juga sejalan dengan berbagai komitmen global dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait kesetaraan gender dan pengurangan ketimpangan.
Adde Rosi berharap berbagai negara dapat saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam membangun parlemen yang lebih inklusif. Menurutnya, kolaborasi antarparlemen menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat demokrasi yang mampu menjawab tantangan sosial di era modern.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat komitmen dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi dan menciptakan ruang politik yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh warga negara.
Dengan semakin kuatnya perspektif gender dalam tata kelola parlemen, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas, tetapi juga mampu mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan inklusif di Indonesia maupun di tingkat global. (UPG)
