BERITAMU.ID – SURABAYA, 25 Mei 2026 – Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur berhasil ditekan hingga menyentuh 0,29 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 0,85 persen.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, selama periode 2020–2025 kemiskinan ekstrem Jawa Timur turun signifikan sebesar 4,26 persen poin, dari sebelumnya 4,55 persen pada 2020 menjadi 0,29 persen pada 2025.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa intervensi pembangunan dan perlindungan sosial di Jawa Timur berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (25/5).
Khofifah menjelaskan, tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur terus menunjukkan progres positif dari tahun ke tahun. Pada 2021 angka kemiskinan ekstrem tercatat 2,23 persen, turun menjadi 1,80 persen pada 2022, lalu 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga mencapai 0,29 persen pada 2025.
Menurutnya, capaian tersebut semakin bermakna karena terjadi di tengah penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dari sebelumnya menggunakan indikator US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.
“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” tegasnya.
Khofifah menuturkan, pembangunan di Jawa Timur diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Hal itu tercermin dari membaiknya berbagai indikator makro ekonomi Jawa Timur. Berdasarkan rilis BPS pada 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen, turun dibanding Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur juga terus mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS Februari 2026, TPT Jawa Timur turun menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025. Angka tersebut juga lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, kualitas pendidikan vokasi di Jawa Timur juga dinilai semakin membaik. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025.
“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” ujar Khofifah.
Di tengah dinamika global, ekonomi Jawa Timur juga tetap tumbuh impresif. Berdasarkan rilis BPS 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year-on-year, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.
Struktur ekonomi Jawa Timur ditopang oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, dan pertanian 10,51 persen. Jawa Timur juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.
Khofifah menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah dan memperkuat sinergi pembangunan.
Berbagai program strategis Pemprov Jatim juga terus diperkuat secara terintegrasi, mulai dari perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, bantuan sosial, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, intervensi berbasis data P3KE, hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.
Khofifah menekankan, keberhasilan pengentasan kemiskinan bukan sekadar menurunkan angka statistik, melainkan memastikan masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan.
“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” katanya. (UYZ)
